KETAPANG, MENITNEWS.ID – Aliansi Pemuda yang tergabung dalam Cipayung+ dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Rabu (14/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Aliansi mendesak DPRD Kabupaten Ketapang agar lebih peka terhadap kondisi yang tengah dihadapi masyarakat. Mereka menilai persoalan karhutla dan kelangkaan BBM membutuhkan perhatian serius serta langkah konkret dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan.
Ketua HMI Cabang Ketapang, M. Iqbal Khadafi, selaku perwakilan massa aksi, menyampaikan bahwa aksi tersebut berangkat dari keresahan pemuda dan mahasiswa terhadap persoalan yang saat ini berdampak langsung pada masyarakat Ketapang.
Menurutnya, persoalan karhutla dan kelangkaan BBM tidak bisa dianggap sebagai masalah biasa. Kedua persoalan tersebut membutuhkan keseriusan pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan penjelasan sekaligus memastikan adanya langkah penyelesaian yang jelas.
Dalam pernyataan sikapnya, massa meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara tegas terhadap Pertamina dan Jobber Ketapang, khususnya berkaitan dengan persoalan distribusi BBM yang berdampak pada aktivitas masyarakat.
Aliansi juga mendesak DPRD segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak-pihak terkait untuk membahas kelangkaan BBM di Kabupaten Ketapang. Forum RDPU dinilai penting untuk meminta penjelasan mengenai persoalan distribusi serta mencari solusi atas antrean panjang yang terjadi di SPBU.
Selain itu, DPRD diminta memastikan proses pengawalan terhadap usulan penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Ketapang kepada Pertamina. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi persoalan antrean yang berkepanjangan.
Tidak hanya persoalan BBM, aliansi turut menyoroti penanganan karhutla. DPRD diminta menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran penanggulangan bencana karhutla di Kabupaten Ketapang guna memastikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan penanganan di lapangan.
Dalam tuntutan terkait penanganan karhutla, aliansi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk memperbarui informasi mengenai persebaran hotspot dan titik api secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Mereka mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai proses dan rencana penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) penanganan karhutla senilai Rp20 miliar di Kabupaten Ketapang.
Menurut aliansi, keterbukaan informasi mengenai bantuan tersebut penting agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan karhutla serta pemanfaatan dukungan yang tersedia.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memberikan kepastian terkait pemeriksaan kesehatan bagi para petugas pemadam kebakaran yang bertugas di lapangan, baik dari unsur pemerintah maupun pihak swasta.
Aliansi juga mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi terhadap karhutla dan kelangkaan BBM sejak dini agar dampak kedua persoalan tersebut dapat diminimalkan.
Iqbal menegaskan, melalui aksi tersebut, pihaknya ingin memastikan agar aspirasi yang disampaikan pemuda dan mahasiswa mendapat perhatian serius dari DPRD maupun pemerintah daerah.
Ia berharap DPRD tidak hanya menerima tuntutan yang disampaikan, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta mendorong pihak-pihak terkait memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Melalui aksi tersebut, aliansi pemuda dan mahasiswa meminta DPRD serta Pemerintah Kabupaten Ketapang mengambil langkah nyata sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Mereka berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindaklanjuti melalui pengawasan, transparansi, dan kebijakan konkret untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Ketapang.(*)
