KONSULTASI PUBLIK : Sekda Ketapang, Repalianto, memimpin konsultasi publik pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Kantor Bupati, Rabu (16/9).
KETAPANG, MENITNEWS.id – Pemerintah Kabupaten Ketapang menyambut baik pelaksanaan konsultasi publik pemaparan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Harita Bauxite. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Rabu (16/9).
Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah, perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat untuk memberikan masukan terkait penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sekretaris Daerah Ketapang, Repalianto, mengatakan keberhasilan sektor pertambangan tidak hanya dilihat dari hasil produksi maupun keuntungan perusahaan, tetapi juga dari sejauh mana keberadaan industri mampu memberikan dampak positif, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Pemkab Ketapang juga mendorong agar program ini tidak bersifat bantuan sesaat atau top-down, tetapi disusun berdasarkan potensi, kondisi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi hal penting.
“Sejumlah bidang yang diharapkan mendapat perhatian dalam program ini, antara lain pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur, serta pengembangan usaha dan potensi lokal,” harap Repal.
Pemkab Ketapang turut mengingatkan pentingnya kesinambungan program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, termasuk ketika kegiatan operasional pertambangan nantinya berakhir.
Selain itu, di tengah kondisi kekeringan dan potensi kebakaran yang terjadi, Repal juga menyampaikan perhatian khusus agar perusahaan dapat mendukung masyarakat di desa-desa sekitar melalui bantuan sarana dan prasarana penanganan bencana, termasuk peralatan pelindung diri (APD), peralatan pemadaman, serta dukungan air bersih sesuai kebutuhan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa penyusunan rencana induk program ini di tingkat provinsi juga sedang berjalan. Kedepan, pelaksanaan program di daerah diharapkan tetap selaras dengan kebijakan provinsi, dengan mengedepankan komunikasi dan koordinasi apabila terdapat kebutuhan masyarakat yang perlu disesuaikan.
“Melalui konsultasi publik ini, Pemkab Ketapang berharap terbangun sinergi yang semakin baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, sehingga program PPM dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Ketapang,” pungkas Repal. (*)
