KETAPANG, MENITNEWS.ID – Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kabupaten Ketapang mendesak PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Ketapang agar lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Desakan itu muncul di tengah keluhan masyarakat atas pemadaman yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Ketua BPM Kabupaten Ketapang, Heri Iskandar, mengatakan masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan, progres penanganan, hingga estimasi waktu normalisasi pasokan listrik. Menurutnya, informasi tersebut sangat penting agar masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengambil langkah antisipasi.
”Publik membutuhkan kepastian kapan listrik kembali normal. Informasi yang disampaikan jangan hanya sebatas pemberitahuan adanya pemadaman, tetapi juga harus memuat timeline penanganan gangguan dan estimasi pemulihan di setiap wilayah terdampak,” ujar Heri, Minggu (5/7/2026).
Ia menilai pemadaman listrik yang berlangsung dalam durasi cukup lama telah memberikan dampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Selain mengganggu kegiatan rumah tangga, kondisi tersebut juga menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha karena operasional terganggu, serta berdampak pada pelayanan publik, kegiatan pendidikan, hingga penyimpanan bahan makanan.
Selain menuntut keterbukaan informasi, BPM juga meminta PLN menjelaskan secara terbuka mengenai mekanisme pemberian kompensasi kepada pelanggan apabila pemadaman memenuhi ketentuan yang diatur dalam regulasi pelayanan ketenagalistrikan.
”Jangan sampai masyarakat hanya diminta bersabar tanpa memperoleh kepastian mengenai hak-haknya sebagai pelanggan. Jika memang ada ketentuan kompensasi, PLN harus menjelaskan siapa yang berhak menerima, bagaimana mekanismenya, dan kapan kompensasi itu diberikan,” tegasnya.
BPM juga mengkritik pola komunikasi PLN yang dinilai belum profesional. Menurut Heri, informasi mengenai wilayah yang akan mengalami pemadaman kerap berubah dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
”Hari ini kita melihat informasi lokasi pemadaman tidak sesuai. Wilayah yang sebelumnya diumumkan padam ternyata tidak padam, begitu pula sebaliknya. Informasinya sangat mudah berubah, sehingga masyarakat kesulitan melakukan persiapan,” katanya.(mr)
