Hari: 8 Juni 2026

Bupati Terima Masukan dari BPKP Kalbar

Menitnews ID

KETAPANG, MENITNEWS.id – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menerima audiensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Bupati Ketapang, Senin (8/6). Dalam audiensi tersebut, bupati didampingi Sekretaris Daerah Ketapang, Rapalianto, lnspektur Kabupaten Ketapang, Junaidi Firrawan, serta Kepala Bappeda Ketapang, Harto. BPKP memaparkan terkait berbagai program prioritas nasional dan daerah. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sektor pendidikan, penanganan stunting, kesehatan, serta dampak keberadaan perusahaan perkebunan dan pertambangan terhadap pembangunan daerah. Alex menyampaikan sejumlah masukan dan harapan terkait optimalisasi pendapatan daerah, khususnya…

Selanjutnya ...

Wabup Tinjau Pelayanan RSUD dr. Agoesdjam

Menitnews ID

KETAPANG, MENITNEWS.id – Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, meninjau pelayanan di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, Senin (8/6). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus meningkat, terutama pada aspek pelayanan administrasi dan pelayanan publik di garis terdepan rumah sakit. Di rumah sakit tersebut, Jamhuri meninjau area pendaftaran pasien, ruang resepsionis, serta sejumlah unit pelayanan yang menjadi titik awal interaksi masyarakat dengan rumah sakit. Dia juga berdialog dengan manajemen, petugas administrasi, serta masyarakat yang sedang mengakses layanan kesehatan. Dia menegaskan bahwa pelayanan…

Selanjutnya ...

Sampaikan Pidato Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Apresiasi Raihan WTP ke-12

Menitnews ID

​KETAPANG, MENITNEWS.id – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyampaikan pidato pengantar terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketapang. Pidato tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Ketapang, Senin (8/6). ​Dalam pidatonya, Alex menyampaikan bahwa penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. ​”Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan kewajiban konstitusional yang harus disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Alex. ​Pada…

Selanjutnya ...