KETAPANG, MENITNEWS.id – Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengatakan pada saat berkunjungan bersama Sekda Ketapang, Farhan, ke Kecamatan Jelai Hulu, dia melihat sejumlah truk amblas di ruas Jalan Tumbang Titi-Jelai Hulu. Truk bermuatas sawit, CPO dan lainnya, amblas karena kondisi jalan yang rusak parah. Ruas jalan tersebut bukan hanya digunakan oleh masyarakat secara umum, tetapi juga perusahaan-perusahaan juga ikut menggunakannya.
“Kita tidak boleh mengatakan bahwa jalan daerah ini tidak pernah digunakan oleh perusahaan. Kita harus mengakui bahwa jalan di kabupaten, kecamatan maupun desa dilalui oleh perusahaan-perusahaan yang investasi di daerah Kabupaten Ketapang ini,” kata Martin belum lama ini.
Martin menjelaskan, Bupati dan jajaran penyelenggara negara menjalankan urusan pembangunan dan pemerintahan. Sementara para perusahaan yang berinvestasi juga menjadi mandat negara dalam urusan pembangunan ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Masyarakat serta jajaran pemerintahan harus sama mempunyai rasa memiliki terhadap pembangunan dan kemajuan Ketapang.
“Pemerintah memberikan tanggung jawab kepada perusahaan dan bisa merasa aman, nyaman, damai dan memperoleh keuntungan. Tapi dengan itu pemerintah juga mewajibkan kepada perusahaan untuk mempunyai tanggung jawab sosial atau CSR seperti perbaikan jalan jembatan,” jelas Martin.
Apabila perusahaan yang berinvestasi di Ketapang ini tidak untung, maka banyak kerugian akan terjadi. Pertama, akan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, akan kehilangan kegiatan multiplayer efek, perdangan barang dan jasa, akan kehilangan pajak daerah, akan kehilngan juga aset-aset daerah dan lainnya. “Perintah Presiden Indonesia tanggal 13 November 2019 lalu, para kepala daerah se-Indonesia, Bupati, Walikota, Gubernur, Kodam dan Kapolda diperintahkan supaya menjaga investasi di daerah agar investasi di daerah berjalan bagus,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Ketapang, Farhan, mengatakan sampai saat ini kondisi intensitas curah hujan di Ketapang sangat tinggi. Sejumlah wilayah di Ketapang terendam banjir. Tak hanya itu, sejumlah jalan di Ketapang juga rusak. Oleh karena itu, dia mengajak kepada seluruh perusahaan untuk bersama-sama membangun wilayah Ketapang, mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat Ketapang melalui program CSR
Farhan menjelaskan, Ketapang pada tahun 2019 dapat meraih 12 desa mandiri yang awalnya tidak ada sama sekali. Keberhasilan dari 12 desa mandiri yang ada di Ketapang tentu tidak luput dari partisipasi atau keterlibatan pimpinan perusahaan yang ada dalam lingkungan perusahaan tersebut. “Sampai saat ini desa mandiri yang tercapai sebanyak 30 desa,” jelas Farhan.
Verifikasi desa mandiri di tahun 2020 dilakukan oleh Kementerian Desa Tertinggal dan Perdesaan yang menyatakan dari 12 desa mandiri yang ada di Ketapang, naik menjadi 30 desa mandiri. “Catatan penting bagi kita semua adalah, desa sangat tertinggal di Kabuapten Ketapang hanya tersisa 4 desa saja,” ungkapnya.
Dia berharap pihak swasta juga ikut mempercepat pembangunan seperti infrastruktur jalan. Tujuannya agar jalan itu bisa fungsional digunakakan oleh semua masyarakat Ketapang. “Saya mengajak kepada kita semua, khususnya kepada perusahaan yang berinvestasi di Ketapang untuk dapat kiranya memberikan sebuah kepedulian dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir,” ajak Farhan. (adv)
