RAKOR : Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memberikan pemaparan pada rapat penanganan ruas Jalan Pelang-Kepuluk di Jakarta, Senin (30/6).
JAKARTA, MENITNEWS.id – Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur secara gotong royong. Rapat ini berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Senin (30/6).
Rapat ini dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Alexander Wilyo dan Jamhuri Amir, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, anggota DPR RI Dapil Kalbar, Boyman Harun, Yuliansyah, Syarif Abdullah Alkadri, dan beberapa pejabat kementerian dan lembaga terkait. Hadir juga pimpinan perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Ketapang.
Pertemuan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ketapang, khususnya perbaikan Jalan Pelang–Kepuluk yang menjadi jalur vital penghubung daerah sebagai salah satu nadi perekonomian ketapang.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama dalam masa kepemimpinannya. “Hari ini adalah langkah awal kita membangun Ketapang secara gotong royong. Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Kita butuh kolaborasi lintas sektor,” kata Alex.
Dia menjelaskan, fokus utama pertemuan ini adalah untuk membahas Jalan Pelang–Kepuluk–Batu Tajam. Ruas jalan ini sangat penting karena menghubungkan lebih dari delapan kecamatan dengan ibu Kota Kabupaten dan kawasan industri.
Jalan tersebut menjadi jalur distribusi utama hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan, namun kondisinya rusak parah karena karakteristik tanah gambut dan lalu lintas berat dari truk-truk perusahaan.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang telah berkali-kali menganggarkan pembangunan jalan ini, namun hasilnya belum signifikan, karena metode konvensional tidak cocok untuk kondisi tanah gambut,” ungkap Alex.
Menurutnya, estimasi biaya penanganan menyeluruh untuk 18 kilometer ruas Jalan Pelang-Kepuluk memerlukan dana yang besar dan tidak dapat hanya mengandalkan APBD saja. Oleh karena itu, pemerintah mengajukan dukungan dari pusat melalui skema Inpres Jalan Daerah dan mendorong kontribusi nyata dari sektor swasta yang selama ini turut memanfaatkan infrastruktur tersebut.
“Saya tidak melarang truk-truk perusahaan lewat, tapi bantu kami rawat jalan ini. Pajak itu kewajiban, tapi tanggung jawab sosial adalah bentuk kepedulian,” ungkapnya.
“Saya menekankan pentingnya kolaborasi melalui forum tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) yang telah dibentuk melalui Perda No. 17/2017 dan Perbup Nomor 53/2023,” tambahnya.
Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan bahwa seluruh perusahaan dan pemangku kepentingan yang hadir siap bersama, bergotong-royong membangun Jalan Pelang-Kepuluk. (*)
