KETAPANG, MENITNEWS.id – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, meminta agar permasalahan gagal bayar pada 2024 diselidiki. Alex meminta inspektorat agar melakukan investigasi untuk menemukan titik awal penyebab terjadinya persoalan tersebut.
Pada tahun 2024, ratusan proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Ketapang 2024 belum dibayarkan oleh pemerintah saat itu.
“Jika memang menjadi kewajiban Pemda, tentu kita akan bayar sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Alex, Rabu (19/3).
Dia menjelaskan, kejadian tidak terbayarnya ratusan paket proyek APBD tersebut terjadi pada akhir tahun anggaran 2024. Di mana dirinya berada di luar sistem pemerintahan.
“Makanya inspektorat perlu untuk melakukan investigasi dulu supaya tahu masalah yang sebenarnya terjadi, sambil menunggu hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Ketapang tahun anggaran 2024,” jelasnya.
Alex menerangkan, bahwa investigasi saat ini sedang dilakukan. Dia berharap benang merah terkait kejadian ini bisa diketahui siapa yang lalai, untuk kemudian disampaikan ke publik agar mengetahui penyebab sebenarnya agar tidak termakan opini.
“Investigasi akan dilakukan sampai kepada perangkat daerah di tingkat teknis seperti dinas-dinas terkait yang membidangi termasuk pihak Bank Kalbar. Jika terbukti lalai meskipun kejadian ini di pemerintahan sebelumnya, maka tentu akan ada sanksi,” tegasnya.
Alex menambahkan, sebagai Bupati terpilih yang baru dilantik pada akhir Februari 2025 lalu, tentu persoalan ini harusnya bisa diselesaikan pada tahun 2024 lalu, namun nyatanya ini menjadi tantangan dari pemerintahan sebelumnya yang harus diselesaikan dengan melakukan langkah-langkah sesuai aturan.
“Kita juga akan minta pendapat dari BPK RI serta pihak terkait lainnya mengenai masalah ini. Jadi kita tunggu hasil investigasi dan audit ini,” pintanya.
Alex menilai, investigasi ini penting dilakukan agar dapat menjadi evaluasi untuk ke depan, terutama saat dirinya memimpin Ketapang agar tidak ada kejadian serupa terjadi, lantaran persoalan seperti ini hanya memberikan dampak negatif bagi daerah.
“Kita memahami apa yang dirasakan oleh para kontraktor ini. Oleh karena itu kita mau persoalan ini selesai secara tuntas agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Kita minta untuk menunggu mekanisme yang dilakukan,” tuturnya.
Untuk diketahui, proyek APBD Perubahan tahun 2024 yang belum terbayarkan mayoritas berada di Dinas Perkim-LH, khususnya di satu bidang Perkim yang terjadi pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang sebelumnya, Martin Rantan dan Farhan.
Bahkan ironisnya, beredar kabar bahwa ada oknum kontraktor yang belum terbayarkan mendominasi jumlah paket proyek tersebut. (as)
