ARAHAN : Pj Sekda, Dedy Shopiardi, memberikan arahan saat membuka forum konsultasi publik RKPD Ketapang 2026, Selasa (7/1).
KETAPANG, MENITNEWS.id – Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar forum konsultasi publik membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Selasa (7/1). Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Ketapang ini menjadi langkah awal dalam merancang pembangunan daerah di masa depan.
Acara tersebut dibuka oleh Penjabat Sekda Ketapang, Dedy Shopiardi. Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, Wakil Ketua DPRD, Mateus Yudi, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, kepala OPD, dan sejumlah pihak.
Dedy mengatakan, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
“Forum konsultasi publik ini juga menjadi momen penting untuk mengenalkan visi dan misi Bupati Ketapang terpilih 2024-2029, Alexander Wilyo, dan Jamhuri Amir, yang memiliki komitmen kuat untuk memajukan Kabupaten Ketapang,” katanya.
Dia menjelaskan, forum konsultasi publik ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam melakukan pembangunan yang transparan dan inklusif.
“Melalui diskusi terbuka antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta kesepahaman dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ungkapny.
Selain itu, dengan visi dan misi pasangan Alexander Wilyo dan Jamhuri Amir yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang bersih, forum ini diharapkan dapat mengoptimalkan rencana pembangunan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan di Ketapang.
Kepala Bappeda Ketapang, Harto, mengatakan forum konsultasi publik ini merupakan langkah penting dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Visi dan misi Bupati Ketapang terpilih 2024-2029 adalah mewujudkan Ketapang yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing. Sementara visinya adalah Ketapang yang maju, sejahtera dan berdaya saing di tingkat nasional dan global,” jelasnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, pasangan Alexander Wilyo dan Jamhuri Amir memiliki lima fokus utama. Pertama, pembangunan infrastruktur yang merata. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik untuk mendukung aksesibilitas antarwilayah, serta meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan desa.
Kedua, pemberdayaan ekonomi lokal dan UMKM. Mendorong tumbuhnya industri berbasis potensi lokal, mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta memberikan dukungan penuh terhadap pengusaha kecil dan menengah di Ketapang.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus pada pendidikan yang berkualitas dan peningkatan keterampilan bagi generasi muda Ketapang agar siap menghadapi tantangan global. Peningkatan layanan kesehatan juga menjadi prioritas agar masyarakat Ketapang hidup sehat dan produktif.
Keempat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mengoptimalkan potensi alam Ketapang secara bijaksana, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam untuk kesejahteraan generasi mendatang.
Kelima, pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan pembangunan melalui forum konsultasi publik ini.
Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, mengungkapkan forum konsultasi publik ini merupakan upaya yang sangat penting untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih demokratis dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Dia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang bisa menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga Ketapang.
“Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” katanya.
“Kami mendukung penuh kegiatan ini, dan kami berharap masukan yang diberikan oleh masyarakat akan menjadi bahan penting dalam penyusunan RKPD yang lebih baik untuk masa depan Ketapang,” lanjut Sholeh.
Menurut Sholeh, kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam forum ini juga dibahas pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah, sebagai acuan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berbagai perubahan terkait. (*)
