VIDCON : Asisten Sekda, Heryandi, bersama jajaran Forkopimda, menghadiri video conferensi bersama Wapres RI, Rabu (1/11).
MENITNEWS.id, KETAPANG – Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin menghadiri Kick Off Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 yang dipusatkan di Taman Pancasila, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/11).
Acara bertajuk “Ketahanan Pangan untuk Indonesia Maju” tersebut diinisiasi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan Kepolisian Negara RI. Ini merupakan wujud nyata TNI di usianya ke-78 tahun untuk ambil bagian dalam mendukung program pemerintah membangun ketahanan pangan nasional dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran TNI se-Indonesia secara daring, termasuk Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan di Dem Area Muara Pawan, Kecamatan Muara Pawan. Di Ketapang, acara ini hadiri oleh Dandim 1203 Ketapang yang diwakili oleh Pasi Ter Kapten Inf Andri Fitri, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Heriyandi, jajaran Forkopimda, Camat Muara Pawan serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ma’ruf Amin mengatakan, salah satu masalah yang mengancam ketahanan pangan Indonesia adalah adanya alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 90-100 ribu hektare setiap tahun. Untuk mencapai kemandirian pangan nasional pada 2024 nanti, Indonesia masih membutuhkan lahan pertanian tanaman padi seluas 12,48 juta hektare.
“Saya minta tidak ada lagi lahan tidur, karena itu diperlukan optimasi lahan tidur sehingga menjadi lahan usaha tani yang produktif,” katanya.
Dia berharap kepada jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan potensi sumber pangan lokal, utamanya peningkatan produksi bahan pangan dari sumber protein hewani dan nabati. “Kenalkan diversifikasi makanan pokok non beras di daerah masing-masing yang memiliki nilai gizi setara dengan beras, seperti sagu, umbi-umbian, jagung, dan lainnya,” pesannya.
Peran TNI dalam kerjasama ketahanan pangan harus diperkuat, khususnya dalam optimalisasi aset untuk peningkatan produktivitas pangan strategis, pengembangan komoditas pangan alternatif, peningkatan serapan pangan, serta pengamanan sumber dan jalur distribusi sebagai efek tangkal bagi kemungkinan kegiatan eksplorasi ilegal yang dapat merugikan negara.
“Seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan kerangka kerja sama dan kemitraan multipihak yang terpadu dan inklusif, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana, penganggaran yang tepat dan transparan, serta pendampingan kepada masyarakat agar lebih mumpuni,” tegasnya.
Dia menambahkan, bahwa upaya dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan, terutama guna memastikan terbangunnya sinergi untuk menciptakan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai solusi pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui penerapan teknologi produksi padi.
“Kolaborasi juga penting untuk pengembangan dan replikasi skema kemitraan inklusif melalui kolaborasi multipihak berbentuk ekosistem terintegrasi hulu ke hilir secara luas ke berbagai daerah, serta untuk penyerapan hasil panen melalui penjamin pembelian, baik untuk komersial maupun pemenuhan stok CBP,” tutupnya. (yo)
