Sekda Teken Komitmen Bersama Pengawasan Keuangan Desa

teks foto
KOMITMEN : Sekda Ketapang, Alexander Wilyo, menandatangani komitmen bersama pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa tahun 2023 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/10).

KETAPANG, MENITNEWS.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, menghadiri workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tingkat Regional Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (11/10).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan, Ayi Riyanto, dan dihadiri seluruh sekretaris daerah kabupaten se-Kalimantan Barat.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan juga penandatanganan komitmen bersama pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa tahun 2023. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.

PJ Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, mengatakan pembangunan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

“Prioritas program kegiatan dan kebutuhan manusia dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar pembangunan dan pembiayaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,” katanya.

Dia menjelaskan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban kepada masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

“Oleh karena itu, aparatur pemerintah desa diharapkan memiliki kompetensi dalam negara kan tata kelola pemerintahan dan sumber daya dimiliki dengan baik. Dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan dana desa yang akuntabel dan transparan,” pesan Bari. (*)

Berita Terkait