PANDANGAN UMUM : Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi, menyampaikan padangan umum anggota DPRD Ketapang terhadap pidato bupati atas pengantar nota keuangan dan RAPBD Ketapang 2024, Selasa (19/9).
KETAPANG, MENITNEWS.id – Anggota DPRD Ketapang menyampaikan pandangan umum terhadap pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan Raperda tentang APBD Ketapang 2024. Pandangan tersebut disampaikan pada rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung Pancasila, Selasa (19/9).
Salah anggota DPRD Ketapang, Polonius Polo, menyampaikan pemandangan umumnya. Dia mengatakan, mencermati penjelasan Bupati Ketapang tentang RAPBD 2024, dia mengapresiasi bupati dan jajarannya yang telah bekerja keras menyampaikan nota keuangan terkait RAPBD 2024.
“Di samping itu pula, saya menggarisbawahi dasar-dasar pertimbangan penyusunan RAPBD 2024 serta prioritas sasaran dan prioritas program yang menjadi perhatian utama pada pembangunan Kabupaten Ketapang tahun 2024,” katanya.
Dia menjelaskan, tahun 2024 adalah tahun politik. Di mana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024. Demikian juga dengan Pilkada Bupati Ketapang yang kemungkinan dilaksanakan pada Pilkada serentak September 2024.
“Pelaksanaan Pemilu ini merupakan proses demokrasi yang kita harapkan dapat berjalan dengan aman dan damai, sehingga sinergisitas program-program pembangunan nasional maupun pembangunan daerah berjalan dengan baik. Hal tersebut merupakan kunci keberhasilan implementasi perencanaan pembangunan nasional di daerah,” jelasnya.
Wakil Bupati Ketapang, Farhan, mengatakan apa yang disampaikan anggota DPRD Ketapang memang sudah dalam koridor program Pemkab Ketapang untuk penganggaran di 2024. Misalnya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti untuk pendidikan memang sudah direncanakan.
Begitu juga peningkatan pada sektor pertanian dalam artian yang luas. Serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya juga memang semuanya dalam program Pemkab Ketapang. “Hanya persoalannya tinggal Pemkab Ketapang melalui OPD teknis. Dalam hal ini Bappeda Ketapang akan melihat apa yang menjadi prioritas,” kata Farhan.
“Jadi, permasalahan yang disampaikan anggota DPRD Ketapang sudah tertuang dalam rancangan rencana Pemkab Ketapang. Sepanjang sudah tertuang dalam rencana Pemkab Ketapang, maka akan dikaji tingkat prioritas. Mana yang harus didahulukan sesuai kemampuan anggaran daerah,” pungkas Farhan. (*)
