KETAPANG, MENITNEWS.id – Pemerintah Kabupaten Ketapang menerima sejumlah penghargaan. Di antaranya penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Sertifikat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, kepada Asisten Sekda Ketapang Bidang Pemerintahan dan Kesra, Edi Radiansyah, usai upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat, di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Sabtu (28/1).
Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut diberikan terkait program perlindungan kepada pekerja sosial keagamaan dan pelaksanaan program 1 Desa 100 pekerja rentan. Sementara dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Pemerintah Kabupaten Ketapang mendapatkam sertifikat tentang penetapan Syair Gulung Ketapang dan Kanjan Serayong Dayak Pesaguan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
Dengan ditetapkannya Syair Gulung Ketapang dan Kanjan Serayong Dayak Pesaguan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ini dapat mendorong warisan budaya asli Kabupaten Ketapang agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga bisa mendorong wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk tertarik menyaksikan dan melihat budaya yang ada di Kabupaten Ketapang.
Penghargaan tersebut juga sebagai bentuk apresiasi dari Pemprov Kalbar atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang. “Dengan penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang kedepan untuk lebih baik lagi,” ungkap Asisnten Sekda Ketapang, Edi Radiansyah.
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, memaparkan bahwa capaian hasil kinerjanya selama memimpin, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang telah mencapai 80 persen. “Kita sekarang sudah pada jalurnya, jalan yang mantap, kita punya 1.530 kilometer kondisinya jalan yang mantap,” kata Sutarmidji.
“Ketika awal saya memimpin bersama Pak Ria Norsan, itu baru 49 persen. Tahun ini, tahun terakhir bisa sampai 80 persen. Artinya, sisa 20 persen lagi jalan provinsi yang belum mantap,” tambahnya.
Dia menambahkan, Pemprov Kalbar juga telah membangun 35 sekolah baru di tahun 2022. Bahkan, di tahun 2023 ini Pemprov Kalbar mencanangkan akan membangun 25 SMA/SMK untuk pemerataan pendidikan di Kalbar. “Selanjutnya terkait masalah kemiskinan, Kalimantan Barat sudah berada di bawah angka nasional, walaupun ada peningkatan sedikit karena dampak dari kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Untuk inflasi, di Kalbar sudah terkendali walaupun lebih tinggi, yakni 6,3 persen dibandingkan pusat hanya 5,7 persen. Namun inflasi sektor pangan di Kalbar lebih rendah, yakni 1,4 persen. “Nah, itu yang terjadi karena kebijakan pusat yang tidak bisa intervensi, seperti dampak kenaikan BBM, kenaikan tiket, dan lain sebagainya,” pungkas Sutarmidji. (*)
