SAHKAN : Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi, menyerahkan SK pengerasahan Perda APBD Ketapang 2023 kepada Wabup Ketapang, Farhan, Senin (28/11).
KETAPANG, MENITNEWS.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2023 disahkan. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Ketapang 2023 disetui oleh tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Ketapang untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna, Senin (28/11).
Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Ketapang menyampaikan pendapat akhirnya terkait Raperda APBD Ketapang 2023. Meski dibarengi dengan sejumlah catatan, para wakil rakyat tersebut kompak menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda Kabupaten Ketapang tentang APBD 2023.
Wakil Bupati Ketapang, Farhan, memaparkan APBD Ketapang tahun 2023 sebesar Rp2,263 triliun. Jumlah tersebut hampir sama dengan APBD tahun 2022. “Pendapatan daerah sebesar Rp2,263 triliun, belanja daerah Rp2,265 triliun. Perbedaannya tidak jauh dari tahun lalu, tidak begitu signifikan. Cuma defisit sekitar Rp1,5 miliar. Beda dengan 2022 tahun lalu defisitnya agak besar,” kata Farhan.
Dia menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ketapang untuk tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp230 miliar. Pendapatan tersebut terdiri dari pajak dan retribusi daerah. “Mudah-mudahan saat APBD berjalan, tahun 2023 kita harap bisa melebihi target,” harap Farhan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M Febriadi, mengatakan seluruh fraksi telah menyetujui APBD Ketapang 2023. APBD itupun telah ditandatangani olehnya bersama unsur pimpinan DPRD bersama Bupati Ketapang yang diwakili Wakil Bupati Ketapang, Farhan. “Tujuh fraksi di DPRD menyatakan menerima dan menyetujui APBD Kabupaten Ketapang 2023 dengan struktur APBD yang telah disepakati,” ujar Febriadi.
Ketua DPD Partai Golkar Ketapang itu menekankan, APBD 2023 difokuskan untuk hal yang prioritas seperti infrastruktur jalan dan jembatan. “Termasuk juga sesuai peraturan undang-undang yaitu pendidikan dan kesehatan,” pinta Febriadi. (*)
