Ketapang Terima Penghargaan dari Kemenkeu

Teks foto
PENGHARGAAN : Wabup Ketapang, Farhan, menerima penghargaan dari Kemenkeu RI yang diserahkan oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji, Kamis (20/10).

KETAPANG, MENITNEWS.id – Pemerintah Kabupaten Ketapang menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Ketapang, Farhan, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (20/10). Tahun ini, Ketapang meraih WTP ke-8 secara berturut-turut.

Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalbar tersebut diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Imik Eko Putro, kepada 13 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Sutarmidji berharap seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalbar bisa meraih penghargaan WTP dan mempertahankan predikat tersebut. “Di Kalbar masih ada satu daerah yang belum meraih opini WTP, yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Saya yakin Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang serius menanggapi hal ini untuk berbenah,” katanya.

Lebih lanjut Sutarmidji menilai, tata kelola keuangan Pemkab Bengkayang dinilai sudah bagus. “Saya yakin LKPD tahun 2022 Pemkab Bengkayang akan meraih opini WTP, karena Pemprov Kalbar sudah mengevaluasi APBD dan progresnya juga bagus,” jelasnya.

Untuk diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyabet penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Selain itu, Pemprov Kalbar juga meraih peringkat tiga pemberian apresiasi atas partisipasi pemerintah daerah dalam penyampaian LKPD lingkup Kalimantan Barat periode 2021.

Kegiatan yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, Jajaran Forkopimda Provinsi Kalbar, bupati dan walikota, dan para pimpinan instansi pusat yang ada di Kalimantan Barat. (*)

Berita Terkait