RAKERDA : Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Junaid Firrawan, membuka Rakerda Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang, kemarin (26/2).
KETAPANG, MENITNEWS.id – Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Rumah Joglo di Jalan Lingkar Kota, Sabtu (26/2). Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Junaid Firrawan.
Junaidi berharap, keluarga besar Jawa maupun paguyuban etnis lainnya dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan Kabupaten Ketapang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. “Rapat kerja merupakan agenda rutin tahunan sebuah organisasi. Oleh karena itu, saya memandang rapa kerja ini momentum yang tepat dalam upaya menggairahkan dan menghidupkan serta membawa organisasi ini kearah lebih baik,” harapnya.
Dia juga berharap rakerda ini mampu menghasilkan program-program kerja yang baik untuk kemajuan Kabupaten Ketapang. “Jadikan paguyuban keluarga besar Jawa Kabupaten Ketapang ini sebagai organisasi dan modal sosial pembangunan yang visioner,” jelansya.
Selain itu, agenda kerja atau kegiatan paguyuban keluarga besar Jawa Kabupaten Ketapang sebisa mungkin dirancang secara sistematis, tidak bersifat temporer pada waktu-waktu tertentu saja. Kemudian fungsi dan peran strategis paguyuban keluarga besar Jawa Kabupaten Ketapang, baik itu secara internal maupun eksternal harus dapat ditingkatkan dan dijalankan dengan baik.
Ketua DPD Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, menginginkan Rumah Joglo rampung sepenuhnya pada akhir tahun 2023. “Khusus terhadap Paguyuban Jawa, saya berharap agar penuntasan pembangunan rumah adat Jawa dapat diselesaikan pada tahun 2023, saat masa bhakti saya berakhir tahun depan sudah selesai,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Ketapang ini juga menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Ketapang memberikan perhatian yang besar akan keberadaan paguyuban Jawa. Dengan demikian diharapkan persaudaraan antaretnis berjalan dengan baik dan harmonis.
Sholeh mengungkapka , organisasi kesukuan melakukan kerja-kerja koordinasi, mulai dari tingkat kecamatan, sehingga persoalan-persoalan etnis yang muncul dapat segera dikoordinasikan untuk dicarikan jalan keluar. “Jadi paguyuban-paguyuban bukan organisasi untuk gagah-gagahan dan juga bukan organisasi politik,” tegas Sholeh.
Achmad Sholeh menyatakan situasi Ketapang tetap kondusif dan aman disebabkan antarpengurus organisasi kesukuan di daerah ini terus saling berkomunikasi. (*)
