KETAPANG, MENITNEWS.id – Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengaku kesal kepada sejumlah jajarannya. Hal tersebut dikarenakan penganggaran untuk sejumlah program, bahkan yang masuk dalam proyek strategis daerah di tahun 2022, dikurangi. Salah satunya rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran.
Kekesalan Martin tersebut diungkapkan saat memberikan pengarahan kepada selurun Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang beberapa waktu lalu. Martin tidak segan menyebut nama-nama pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas kurangnya anggaran untuk program strategis daerah.
Tidak hanya itu, Martin juga memarahi, bahkan meminta pejabat tersebut dihukum sacara adat. Karena dia mengaku jika anggaran untuk program rencana DOB tersebut dikawal langsung oleh dirinya. Program DOB tersebut terletak di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Ketapang.
Anggaran di Bagian Pemerintahan Setda Ketapang di tahun 2022 sebesar Rp2,1 miliar. Jumlah tersebut tidak sepenuhnya untuk penataan DOB, namun juga digunakan untuk beberapa kegiatan lainnya. Sementara untuk program DOB hanya Rp1 miliar. Padahal, anggaran DOB tahun 2022 telah disetujui Rp2 miliar.
“Saya ingat betul, satu rencana DOB itu dibiayai Rp500 juta. Ada beberapa rencana DOB. Tetapi kenyataannya hanya dianggarkan Rp1 miliar. Kenapa prioritas bupati, bahkan masuk dalam 10 proyek strategis daerah tidak didukung dengan anggaran yang memadai?” ungkap Martin.
“Saya merasa dipermalukan dengan menyusun anggaran seperti ini, karena saya sudah berjaga sampai pukul 01.00 malam di BPKAD, tapi akhirnya seperti ini. Saya masih ingat betul untuk program DOB itu sebesar Rp2 miliar. Kenapa bisa berubah?” lanjut Martin.
Selain di Bagian Pemerintahan Setda Ketapang, pengurangan anggaran juga terjadi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, khususnya di rencana kegiatan Dekranasda. Jumlah anggaran di Bidang Perindustrian hanya tersisa Rp60 juta dari Rp299 juta.
Martin mengaku sudah tidak bisa menahan kemarahannya lagi kepada pejabat yang dianggap bertanggung jawab mengurangi anggaran proyek strategis daerah. “Mohon maaf, saya harus keras. Kalau dalam bahasa adat, sudah mengajak bupati rapat dan untuk menyetujui seperti itu, tapi hasilnye berbeda, itu sama saja mempermalukan saya,” tegasnya.
Dia juga menegaskan, jika dalam urusan pekerjaan dirinya harus tegas, karena menyangkut kepentingan masyarakat. “Ini bukan urusan kedekatan dan pertemanan, tapi ini urusan kerja. Apa gunanya saya mengejar dari Tumbang Titi hanya untuk rapat, tapi tidak tahunya malah seperti ini. Kalau ujungnya seperti ini tidak perlu saya rapat sampai malam,” ujarnya. (*)
