KETAPANG, MENITNEWS.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang menyampaikan laporan selesainya pelaksanaan tahapan Pilkada kepada Pemerintah Daerah Ketapang. Laporan diserahkan langsung oleh Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin, dan diterima Wakil Bupati Ketapang, Farhan, pada Kamis (22/4).
Tedi mengatakan, selain menyampaikan laporan selesainya pelaksanaan pemilihan, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan audiensi dan mendiskusikan banyak hal pasca pemilihan. Tujuannya untuk pelaksanaan pemilihan kedepannya yang lebih baik.
Dia mengungkapkan, bahwa penyelenggaran pemilihan dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan tahapan. Ada peningkatan partisipasi masyarakat jika dibanding dengan Pilkada di tahun 2015. “KPU Ketapang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan pembiayaan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah Ketapang melalui hibah APBD kepada KPU Ketapang untuk penyelenggaraan Pilkada, meski ada komponen belanja lain yang dibiayai melalui APBN,” kata Tedi.
Dia menjelaskan, sejak NPHD ditandatangani dan selang tahapan berjalan mengalami adendum, karena menyesuaikan dengan adanya penambahan biaya honor penyelenggara adhoc, dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah dikelola secara efisien. Dari total hibah sebesar Rp50 miliar, terserap dan digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan sebesar Rp44 milyar lebih dan sisanya sebesar Rp5 miliar lebih sudah dikembalikan ke rekening pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Ketapang, Farhan mengatakan atas nama Pemerintah Daerah Ketapang mengucapkan terima kasih kepada KPU Ketapang yang telah bekerja secara maksimal menyelenggarakan Pilkada, sehingga dapat berjalan dengan sukses. “Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, sehingga memerlukan kerja ekstra bagi penyelenggara pemilihan dan itu dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Farhan.
Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Ketapang Tedi Wahyudin menyerahkan plakat, piagam penghargaan dan buku laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemilihan. (*)
