KETAPANG, MENITNEWS.id – Asisten II Sekda Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesra, Marwan Noor, membuka kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten dan Kota, di Hotel Aston Ketapang, pada Rabu (7/4). Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda, perwakilan OPD, nara dumber undangan dan lainnya.
Marwan mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan kabupaten atau kota layak anak.
“Kebijakan kabupaten atau kota layak anak bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan implementasi dari tindaklanjut komitmen dunia melalui “Word Fit For Children” di mana pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya.
Marwan mengungkapkan, ada 24 indikator kota layak anak yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan menjadi lima kluster hak anak yaitu, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya dan perlindungan khusus.
Dia berharap penguatan koordinasi para stakeholder dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin, karena anak adalah investasi di masa yang akan datang. “Menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadi anak lebih berkualitas sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan dan peran seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu membahu untuk dapat mewujudkannya,” pungkasnya. (*)
