KETAPANG, MENITNEWS.id – Tahun 2020 tinggal menghitung hari lagi akan berakhir. Pelaksanaan dan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang tahun 2020 belum mencapai 100 persen. Bahkan, diyakini pelaksnaan APBD di tahun ini tidak akan mencapai 100 persen.
Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengakui hal tersebut. Pelaksanaan APBD Ketapang tahun 2020 tidak akan mampu mencapai 100 persen. “Untuk mencapai 100 persen pelaksanaan dan serapan APBD di tahun 2020 ini sangat berat, atau bahkan mungkin,” kata Martin kepada awak media, kemarin (14/12).
Martin menjelaskan, pelaksanaan APBD tahun ini tidak bisa mencapai 100 persen disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena pandemi Covid-19. Namun demikian, pelaksanaan dan serapan APBD bisa mendekati 100 persen. “Sampai saat ini laporan yang saya terima serapan APBD sudah hampir 80 persen. Saya yakin di akhir tahun nanti bisa mendekati 100 persen. Bisa 98 persen,” jelasnya.
Di masa pandemi ini banyak kegiatan yang telah direncanakan terpaksa ditunda, bahkan dibatalkan. Anggaran kegiatan banuak yang digeser untuk penanggulangan dan penanganan Covid-19. Untuk penanggulan dan penanganan Covid-19, Pemda Ketapang menganggarkan lebih dari Rp100 miliar. Jumlah tersebut digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, M Febriadi, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki anggaran yang besar, untuk terus meningkatkan serapan anggaran. Hal ini ditekankan mengingat serapan anggaran di masing-masing OPD terbilang cukup lambat.
“Catatan khusus kita untuk Pemda Ketapang adalah, diharapkan agar serapan anggaran di OPD yang melakukan kegiatan belanja modal lebih ditingkatkan lagi,” katanya.
Febriadi menjelaskan, serapan anggaran tahun 2020 masih banyak anggaran di beberapa OPD tidak terserap dengan baik, bahkan ada banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana. “Seperti kita ketahui bersama, selain wabah pandemi Covid-19, banyak anggaran tidak terserap tahun 2020 ini. Kita harap ke depan bisa lebih maksimal lagi penyerapan anggarannya, kita akan mendorong itu,” pesannya.
Khusus serapan anggaran tahun 2020, dia berpendapat kalau di APBD murni karena ada kesenjangan antara OPD dalam melakukan kegiatan administarsi. “Sememtara APBD Perubahan, saya kira mungkin karena waktu mepet, sehingga kegiatan yang ada di OPD itu khsusunya belanja modal tidak terlaksana dengan baik,” ungkapnya.
Sampai akhir Desember 2020, DPRD melihat persentase serapan anggaran di Pemda Ketapang tahun 2020 secara komulatif kurang lebih 93 persen. Angka demikian menurutnya sudah cukup baik, namun pihaknya akan terus mendoronh untuk peningkatan.
“Tidak pernah dalam sebuah APBD penyerapan anggaran 100 persen. Di kementerian saja masuk angka 72 persen itu sudah paling baik. Bahkan ada kementerian penyerapannya 82 persen tapi dapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
