BPKAD-UI Teken Kerja Sama di Bidang Aset

teks foto
KERJA SAMA : Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo, dan perwakilan UI, Junaidi, menandatangani kesepakatan kerja sama dalam pengelolaan aset daerah, kemarin (21/10).

KETAPANG, MENITNEWS.id – Guna mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang melakukan kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI). Penandatanganan kerja sama antara BPKAD dan UI disaksikan langsung Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Heronimus Tanam, serta dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemda Ketapang pada Rabu (21/10).

Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan kerja sama dilakukan sebagai tindak lanjut MoU antara Pemda Ketapang dan UI pada Februari 2020 lalu yang meliputi beberapa aspek. Di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, litbang dan pengelolaan aset daerah. “Banyak hal yang dikerjasamakan Pemda dan UI. Hari ini agenda kita adalah tindak kerjasama di bidang pengelolaan aset daerah,” kata Alex usai penandatanganan kerja sama.

Alex menjelaskan, dengan sudah terjalin kerjasama, BPKAD akan meminta bantuan UI untuk melakukan kajian dari sisi akademis maupun praktis. Tujuannya agar aset daerah yang ada dapat dikelola secara maksimal. “Sekarang memang pengamanan aset yang kita lakukan sudah baik, bahkan dapat apresiasi dari KPK. Namun, tetap harus dioptimalkan, terutama aset yang memiliki potensi ekonomis guna menambah pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Menurutnya, kinerja dan prestasi BPKAD terhadap pengamanan aset menjadi salah satu pendukung hingga membuat UI tertarik menjalin kerjasama. Di mana pada tahun 2017, aset daerah bersertifkat hanya 18 persen, kemudian di rentang 2017-2019 meningkat 60 persen. “Kita bisa sertifikasi aset sampai 300 bidang tanah dengan BPN Ketapang. Dalam setahun 200 dampai 300 sertifikat, jadi pemerintah pusat kaget akan hal itu, termasuk UI,” ungkapnya.

Dia berharap, atas sudah terjalin kerja sama antara BPKAD dan UI tidak ada lagi kesan bahwa aset milik Pemda Ketapang terlantar atau tidak terdata. Terlebih aset adalah kekayaan daerah yang semestinya wajib dikelola. “Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut di tahun 2021 dengan instansi lain. Kita juga berharap tidak lagi terjadi rasionalisasi anggaran akibat covid-19 yang sempat membuat kerjasama ini tertunda,” harapnya.

Sementara itu, perwakilan UI, Junaidi, menyebutkan sesuai hasil riset yang dilaksanakan pihaknya, Kabupaten Ketapang memiliki pengamanan aset daerah cukup tinggi jika dibandingkan daerah lain. “Setelah diamankan bagiamana optimalisasinya, hari ini kita akan percepat lagi. Kita akan bantu riset untuk optimalisasinya. Termasuk membantu bantu strategi apa yang bisa dilakukan sesuai data yang kita punya,” kata Junaidi.

Dia berpendapat, jika Kabupaten Ketapang berhasil mengamankan aset dan optimalisasinya, maka PAD dapat meningkat. PAD yang meningkat tentu berdampak pada rendahnya tingkat ketergantungan ke Pemerintah Pusat. “Kerjasama seperti ini juga ada dibeberapa daerah, termasuk Banggai (Sulawesi Tengah) dan Sukabumi Jawa Barat. Khusus di Kalimantan Barat baru Ketapang,” timpalnya.

Penjabat (Pj) Sekretataris Daerah (Sekda) Ketapang, Heronimus Tanam, yang menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut menyambut baik perjanjian kerja sama itu. Menurutnya, BPKAD merupakan instansi pertama yang menindaklanjuti MoU antara Pemda Ketapang dan UI beberapa waktu lalu.

“Sebelumnya Pemda Ketapang sudah MoU dengan UI yang menyangkut beberapa aspek, salah satunya pengelolaan aset daerah. Hari ini BPKAD selaku intansi pengelola aset daerah sudah menindaklantutinya,” kata Tanam.

Tanam mengaku, saat ini Pemerintah Daerah Ketapang tengah berusaha mengelola aset yang kurang dimanfaatkan untuk kemudiam dioptimalisasi agar menjadi Sumber Pendapatan Daerah (PAD). “Apakah dimanfaatkan sebagai tempat, atau kerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya ada lahan lain dan pihak ketiga ingin berusaha, ya silakan. Biar nilai aset kita dapat dioptimalisasi,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong instansi pemerintah yang lain dapat melakukan hal serupa sesuai aspek yang sudah di MoU Pemda Ketapang dan UI. “Misalnya kesehatan. Jadi dokter-dokter muda yang ingin meningkatkan spesialis, itu sangat baik karena ini langsung dengan UI. Semoga adanya MoU ini kita berharap ada fasilitas yang bisa ditempuh khususnya dokter spesialis,” tambahnya. (*)

Berita Terkait