KETAPANG, MENITNEWS.id – Mencegah dan menaganani pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Ketapang mengelontorkan Rp105 miliar. Dana tersebut merupakan refokusing realokasi dan rasionalisasi dari APBD tahun 2020. Dana tersebut tidak hanya difokuskan untuk dampak kesehatan, namun juga dampak ekonomi dan dampak sosial masyarakat akibat Covid-19.
Bupati Ketapang, Martin Rantan, menegaskan kepada seluruh jajarannya agar menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya. Dia juga menegaskan agar dana tersebut tidak dikorupsi.
“Saya tegaskan jangan menyelewengkan dana Covid-19. Gunakan sesuai peruntukannya,” kata Martin belum lama ini.
Orang nomor satu di Ketapang tersebut menekankan agar penggunaan dana Covid-19 harus seseuai perentukkan dengan sebaik mungkin. Dia tidak akan segan memberikan sanksi kepada siapa saja yang sengaja menyalahgunakan dana penanggulangan Covid-19. Tak hanya itu, aparat penegak hukum juga akan memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang menyelewengkan dana tersebut.
“Saya ingatkan kepada seluruh jajaran yang sudah mengalami refokusing anggran, supaya melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Tidak mengotak-atik anggaran, memotong anggaran atau dalam tanda petik, mohon maaf mengkorup dana tersebut, karena ini dana untuk penyelamatan jiwa-jiwa kemanusiaan, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Martin.
Dia juga mengajak seluruh jajarannya bekerja bersama agar dana penanganan Covid -19 dapat disalurkan secara efektif, transparan dan akuntabel demi mencegah terjadinya korupsi. Selain itu, diharapkan juga dana tersebut benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang terdampak pandemi Covid-19.
Martin menambahkan, hingga awal akhir Juli 2020, pengunaan dana Covid-19 Ketapang telah mencapai 46 persen. Namun dia meyakini hingga akhir tahun 2020 ini, dana tersebut dapat terserap hingga 100 persen.
“Penggunaan anggaran pandemi Covid-19 saya fikir sudah berkisar 46 persen dan diakhir tahun bisa mencapai 100 persen,” ujarnya.
Dia mengakui akibat adanya refokusing dan realokasi anggaran, banyak rencana pembangunan yang tertunda. Hal itu terpaksa dilakukan demi misi kemanusiaan agar Ketapang bebas dari Covid-19. “Rencana pembangunan yang tertunda akan diusulkan kembali di tahun berikutnya, dan itu akan menjadi prioritas,” pungkasnya. (adv)
