Baru 147 Desa di Ketapang yang Salurkan BLT DD

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Ketapang, Heryandi

KETAPANG, MENITNEWS.id – Hingga saat ini baru 147 Desa dari 253 Desa di Kabupaten Ketapang yang telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Sedangkan 106 Desa lain masih belum menyalurkan BLT DD.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Ketapang, Heryandi mengatakan 147 Desa tersebut terdapat sebanyak 10.720 Kepala Keluarga (KK) yang telah menerima BLT DD yang total besarannya Rp 6.426.000.000.

“Data itu sesuai update yang kita kirim ke Kementrian pertanggal 9 Juni 2020,” katanya, Rabu (10/6/2020).

Heryandi melanjutkan, BLT DD yang disalurkan untuk masing-masing KK sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan yaitu dari bulan April hingga Juni 2020. Sedangkan terkait adanya tambahan tiga bulan berikutnya dari Juli hingga September besarannya berbeda yakni Rp 300 ribu per KK sesuai peraturan.

Heryandi menambahkan, ratusan desa lain yang belum menyalurkan saat ini sudah ada yang baru selesai melakukan pendataan dan ada juga yang sudah melaksanakan Musyawarah desa khusus (Musdessus) sebelum menyalurkan BLT DD ke warga penerima.

Menurut Heryandi memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak desa yang hingga kini belum dapat menyalurkan BLT DD ialah persoalan pendataan, hal ini lantaran syarat untuk mendapat BLT DD ialah bagi warga yang kurang mampu dan yang belum mendapatkan bantuan dari program lainnya seperti program PKH, BST maupun kartu Prakerja sehingga harus didata secara benar.

“Karena itu Musdessus perlu dilakukan. Yang mana pihak desa dari Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Pendamping Desa Bhabinkamtibmas, Babinsa dan pihak terkait lainnya wajib terlibat agar program BLT DD ini tepat sasaran,” terangnya.

Ke depan, Heryandi meminta kepada seluruh
Kepala Desa segera melaporkan proses pelaksanaan penyaluran BLT DD tersebut. Pasalnya jika di suatu desa tidak melaporkan adanya laporan terkait penganggaran untuk BLT DD itu maka kedepannya desa tersebut dapat dikenakan sanksi.

“Karena setiap desa harus menganggarkan untuk BLT DD ini, walaupun di desa tersebut dianggap tidak ada warga yang terdampak. Jika tidak, sanksinya yaitu pencairan dana desa untuk tahap ketiga tidak dapat dicairkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS), Suandi mengaku telah menyalurkan BLT DD untuk bulan April 2020 ke warga penerima sebanyak 221 Kepala Keluarga (KK) kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 masing-masing mendapat Rp 600 ribu dari program tersebut.

Suandi merincikan, 221 KK terbagi diantaranya Dusun 1 Segak sebanyak 40 KK, Dusun 2 Parit Berdiri sebanyak 75 KK, Dusun 3 Pelang Kecil sebanyak 36 KK, Dusun 4 Kanalisasi sebanyak 52 KK dan Dusun 5 Rawa Sari sebanyak 18 KK yang mana para penerima bantuan tersebut telah melalui verifikasi dan sudah melalui Musyawarah desa khusus (Musdessus).

“Penyaluran BLT DD itu juga pihaknya turut didampingi Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pendamping desa setempat dan secara door to door agar tepat sasaran dan mengetahui langsung kondisi penerima manfaat,” akunya.

Suandi menjelaskan, penyaluran BLT DD ini dilakukan selama 6 bulan kedepan dari bulan April hingga September. Yang mana untuk bulan April hingga Juni besaran bantuannya Rp 600 ribu per KK. Sedangkan untuk bulan Juli hingga September sebesar Rp 300 ribu per KK. (tb)

Berita Terkait