KAYONG UTARA, MENITNEWS.id – Rapat audiensi yang membahas persoalan dana desa yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Kayong Utara ricuh. Kericuhan terekam didalam sebuah video berdurasi 2 menit 24 detik tersebut terlihat kericuhan dan nyaris terjadi baku hantam antara Anggota DPRD, kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD) serta Anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kayong Utara, Selasa (9/6/2020).
Sikap arogan antara pihak Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Kayong Utara mendapat banyak kecaman, bahkan dari video yang beredar luas terlihat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD), Mac Novianto, Kepala Desa Panggkalan Buton Anshari, dan beberapa anggota DPRD dari Komisi III hampir saling pukul.
Hingga saat ini baik Ketua DPRD Kayong Utara Sarnawi dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD), Mac Novianto yang hadir pada rapat tersebut belum dapat di konfirmasi.
Sementara itu, Kepala Desa Pangkalan Buton Anshari yang tampak ikut terlibat pertikaian pada rapat tersebut menjelaskan, bahwa rapat tersebut merupakan audiensi pihak Apdesi yang difasilitasi DPRD Kayong Utara guna
membahas persoalan Dana Desa yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak covid -19 yang mana Dana Desa tidak akan cukup mengcover Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarkat Desanya.
“Ada masalah yang perlu diperjuangkan karena untuk di Desa Pangkalan Buton ada 1.400 Kepala Keluarga yang tidak tercover Dana Desa untuk BLT, makanya kita ajukan audiensi ini untuk meminta pertanggungjawaban dari Pemerinrah Kabupaten, apakah bisa mengcover masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari desa,” akunya, Rabu (10/6/2020).
Diakuinya, dalam audiensi di DPRD tersebut pihaknya meminta Pemda untuk dapat membuka DPA Anggaran Kayong Utara secara transparan sehingga baik pihak desa dan masyarakat bisa mengetahui secara jelas, namun tidak ada jawaban yang memuaskan dan malah terkesan bertele-tele dalam audiensi tersebut.
“Kepala Dinas SP3APMD tidak menjelaskan apa yang kami tanyakan, padahal apa yang kami tanyakan ini simpel, ada atau tidak bantuan dari Kabupaten,” tegasnya.
Sementara itu, menyikapi persoalan kericuhan ini, satu diantara warga Kayong Utara, Abdul Rani mengaku prihatin dengan sikap eksekutif dan legislatif Kayong Utara yang tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
“Sungguh memalukan, harusnya hal seperti itu tidak boleh terjadi, pejabat negara harus mencontohkan yang baik bagi masyarakat,” nilainya.
Untuk itu, ia meminta Bupati Kayong Utara untuk mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki sikap yang kurang baik serta mendesak pemerintah segera mencarikan solusi terbaik terkait penyaluran BLT. (tb)
