KETAPANG, MENITNEWS.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan dampak kesehatan, ekonomi dan sosial Covid-19 di Ketapang sebesar Rp 47,183 Miliar
Sekrtaris Daerah (Sekda) Kabupten Ketapang, Farhan mengatakan refocusing dan realokasi anggaran yang diplotting untuk penanganan dampak Covid-19 bersumber dari belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2020 sebesar Rp 45 Miliar dan belanja tak terduga Rp 2,1 Miliar.
“Anggaran tersebut untuk penanganan Covid-19 yang difokuskan pada tiga item besar diantaranya mengenai dampak kesehatan masyarakat, dampak ekonomi masyarakat serta dampak sosial masyarakat,” katanya, Rabu (22/4/2020).
Farhan memaparkan tiga item penangaan tersebut masing-masing ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti penanganan dampak kesehatan masyarakat baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Kemudian, untuk dampak ekonomi masyarakat
ditangani Disperindagkop, Dinas Katahanan Pangan, Pertanian dan Bagian Ekon Setda Ketapang dan lainnya yang mana nantinya dinas-dinas terkait diarahkan untuk memberdayakan pelaku usaha yang terdampak, misalkan mengarahkan Dinas Disperindagkop untuk memberdayakan tukang jahit dalam pembuatan masker.
“Atau misalkan dibidang pertanian ketika pupuk tidak bisa datang dan sebagainya akibat persoalan ini sehingga tidak bisa petani tidak bisa bertani maka ada stimulus dari kita kepada petani,” tuturnya.
Ketiga mengenai dampak sosial masyarakat berkenaan dengan jaring pengaman sosial, ditangani Dinas Sosial.
“Saat ini untuk angka yang sudah diplotting tidak dalam angka final karena penganggaran sifatnya dinamis sesuai arahan pusat dengan melihat perkembangan kasus ini ke depan, misalkan berkepanjangan maka kita juga sudah sediakan di belanja tidak terduga sehingga tidak perlu lagi refocusing dan realokasi anggaran sehingga satu pintu,” jelasnya.
Farhan memaparkan, untuk 47,1 Miliar yang telah diplotting tersebut diantaranya untuk
penanganan dampak kesehatan anggarannya sebesar Rp 36 Miliar, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 7,8 Miliar, penyedian social safety net atau jaring pengaman sosial sebesar Rp 3,2 Miliar kemudian hibah atau bansos sebesar Rp 7,7 miliar dan BTT sebesar Rp 2,1 Miliar.
“Sedangkan mengenai operasional gugus tugas dialokasikan di BPBD selaku sekretariat tim gugus tugas,” tutupnya. (tb)
