KETAPANG, MENITNEWS.id – Menyikapi terus bertambahnya Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun Orang Dalam Pemantaun (ODP) di Kabupaten Ketapang, Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Tim Gugus Tugas terus mencari lokasi alternatif yang dipersiapkan menjadi lokasi penanganan persoalan Covid-19.
Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Ketapang sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda), Farhan
mengaku kalau pihaknya masih mencari lokasi-lokasi alternatif yang akan dijadikan tempat penanganan Covid-19 jika terjadi penambahan-penambahan kasus atau pasien.
“Selain di bekas gedung Akfer, alternatif lain kami akan mencoba meminjam gedung PT BSM yang berada di jalan lingkar kota,” katanya, Sabtu (28/3/2020).
Farhan, mengaku sesuai informasi yang didapat, gedung tersebut saat ini tidak digunakan lagi.
“Ini menjadi alternatif yang bisa kita pilih ketika adanya penambahan-penambahan kasus,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Ketapang, Antoni Salim meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengkaji kembali wacana menjadikan bekas gedung Akfer Ketapang menjadi lokasi alternatif penanganan Covid-19.
“Karena lokasi tersebut merupakan lokasi permukiman, banyak rumah masyarakat sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran jika dijadikan lokasi alternatif penanganan Covid-19,” katanya.
Antoni menilai, tentu Pemkab harus memikirkan lokasi alternatif dalam penanganan Covid-19 lantaran saat trend orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan terus bertambah di Ketapang sehingga harus mengantisipasi kekurangan ruangan di rumah sakit rujukan yakni RSUD Agoesdjam Ketapang.
“Rencana adanya lokasi alternatif itu sudah tepat dan tentu kita mendukung tapi harus menyesuaikan jangan di lokasi padat penduduk, saya minta lokasi Akfer nanti tidak dipilih menjadi lokasi alternatif dan mendukung Pemkab menjadikan Kantor BSM dijalan lingkar kota sebagai lokasi alternatif lantaran lokasinya yang jauh dari pemukiman dan mudah diakses,” nilainya.
Untuk itu, Antoni berharap pihak BSM dapat meminjamkan kantor tersebut terlebih saat ini kantor tersebut tidak digunakan lagi.
“Informasinya tidak digunakan lagi, tinggal Pemkab melakukan peminjaman dan perusahaan dapat meminjamkan karena ini untuk kepentingan daerah,” tutupnya. (tb)
