KETAPANG, MENITNEWS.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Elmantono meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang untuk mengkaji pemberian izin bisnis ritel swalayan khususnya di wilayah yang sudah terdapat banyak pelaku-pelaku usaha kecil atau toko masyarakat.
Menurutnya, pemberian izin ritel yang mudah dan bebas terutama dilokasi tempat banyaknya pelaku usaha tentu berdampak buruk bagi keberlangsungan usaha masyarakat.
“Karena sudah ada masyarakat yang membuja warung mengeluh, mereka masyarakat biasa tentunya bingung harus berbuat apa, soal modal mereka seadanya jika ritel-ritel swalayan mudah membangun usaha mereka seperti alfamart maka pelaku usaha kecil bukan tidak mungkin akan bangkrut,” katanya, Jum’at (28/2/2020).
Elmantono menjelaskan, seperti halnya di Kecamatan Kendawangan saat ini sedikitnya sudah ada tiga ritel alfamart yang mana hal tersebut membuat masyarakat membuka usaha warung-warung kecil merasakan dampak negatifnya.
“Kita minta pihak terkait mulai dari desa sampai kabupaten mengkaji dahulu sebelum memberikan izin, bukan berarti kita tidak mendukung adanya pelaku usaha besar tapi juga harus melihat kondisi pelaku usaha kecil,
jangan sampai kehadiran mereka malah menutup pelaku usaha kecil yang telah lama menggantungkan hidup di usaha tersebut,” tuturnya.
Elmantono juga meminta khusus di Kendawangan tidak ada lagi pemberian izin untuk penambahan ritel swalayan seperti alfamart dan pemerinrah dapat lebih fokus terhadap UMKM dan kesejahteraan masyarakat kecil.
“Kalau mau memberikan izin ritel disesuaikan mungkin wilayah perkotaan atau wilayah tidak ada pelaku usaha kecilnya, intinya keberlangsungan pelaku usaha-usaha kecil harus menjadi fokus pemerintah, ke depan dalam pemberian izin lingkungan tidak hanya pada masyarakat sekitar lokasi ritel tetapi juga kepada masyarakat selaku pelaku usaha kecil sehingga jika memang ada keberatan dapat menjadi pertimbangan untuk pemberian izin. (Ji)
Saya rasa pk.Elman sudah terlambat untuk angkat bicara.
Seharusnya jauh sebelumnya sudah ada pandangan untuk pemerintah daerah mengenai untuk kemajuan2 masyarakat itu terdiri apa saja & harusnya seperti apa serta langkah2nya agar roda ekonomi masyarakat itu tetap berputar.